KOBI (Konsorsium Biologi Indonesia) bersama Komite IBI, WWF (World Wide Fund for Nature) dan FKKI (Forum Komunikasi Konservasi Indonesia) sebelumnya telah membentuk Indeks Biodiversitas Indonesia (IBI). Kali ini, KOBI-IBI memperoleh kesempatan untuk bekerjasama dengan Direktorat Lingkungan Hidup – Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas dalam penyusunan IBSAP (Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan) Pasca 2020. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, KOBI mengadakan rapat pembahasan penyusunan ToR yang akan diajukan kepada Bappenas. Rapat tersebut diadakan pada Kamis, 9 Juni 2021.
Rapat KOBI-IBI dihadiri oleh Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc (Ketua KOBI), Prof. Dr. Suwarno Hadisusanto (Komite IBI), Prof. Jatna Suprijatna, M.Sc., Ph.D. (Komite IBI), Ir. Ign. Pramana Yuda, Ph.D. (Komite IBI), Prof. Dr. I Gusti Putu Suryadharma, M.S. (Komite IBI), Barano Siswa Sulistyawan, S.Si., M.Si. (Komite IBI), Dr. rer. nat. Andhika Puspito Nugroho (KOBI), Basith Kuncoro Adji, S.Si. (KOBI), dan Prof.Dr.rer.nat. Dedi Rosadi, M.Sc. (FMIPA UGM). Moderator pada rapat koordinasi penyusunan IBSAP pasca 2020 ini yaitu Oki Hadian (WWF Indonesia).
Rapat dibuka dengan penyampaian ToR Penyusunan IBSAP yang telah disusun oleh KOBI-IBI. “KOBI sebagai lembaga kerjasama antar Universitas/Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas/Program Studi bidang Biologi, terpanggil untuk ikut berperan dalam pelestarian keanekaragaman hayati tropis. Melalui inisiatif IBI-KOBI kerjasama antara KOBI dan anggota FKKI akan menyiapkan masukan dalam menyusun isi IBSAP Pasca 2020. Terutama dalam pengembangan database, indikator biodiversitas, serta tatakelola pengukuran biodiversitas.” Tutur Budi.
Dalam diskusi tersebut komite IBI menyampaikan pendapat dimana sebaiknya dalam ToR tersebut juga ditambahkan penjabaran mengenai evaluasi ekonomi biodiversitas, atau bisa disebut biological economic. Hal ini diperlukan untuk melihat besaran nilai dari sumber daya atau biodiversitas yang dimliki oleh Indonesia. Penjelasan di dalam dikumen tersebut sebaiknya menunjukkan keselarasan dan keterkaitan antara ekologi kekayaan alam dengan ekonomi negara. Selain itu, IBSAP yang akan disusun ini akan lebih baik jika mengandung penjabaran yang lebih luas sebagai master development. KOBI-IBI dapat mengundang para ahli yang sebelumnya memiliki pengalaman dalam menyusun IBSAP dan perkembangannya apabila diperlukan.
Kendala utama dalam pembuatan dokumen Penyusunan IBSAP Pasca 2020 adalah waktu pelaksanaan yang singkat. Sehingga KOBI-IBI bersama WWF mencoba menyusun rancangan yang mampu memenuhi tujuan namun tetap mempertimbangkan waktu yang tersedia. Dalam menyiasati hal tersebut, KOBI-IBI akan menyusun ToR tahap awal terlebih dahulu. Selanjutnya akan disusun kerangka besarnya yang mengandung koleksi data berbagai sektor, termasuk database biodiversitas dan data ekonomi, serta analisis lengkapnya.
KOBI-IBI bersama WWF sebelumnya telah memiliki database biodiversitas Indonesia dari 34 provinsi yang telah dikoleksi oleh para kurator hayati. Apabila dalam tindak lanjutnya terdapat kesepakatan antara KOBI-IBI dan Bappenas, tentu KOBI-IBI bersedia mengembangkan penyusunan dokumen IBSAP dalam kerangka kerja yang lebih besar, luas dan lengkap.
